1 강영순, "인도네시아 환경정치에 대한 연구: 열대림을 중심으로" 한국아시아학회 17 (17): 1-44, 2014
2 Kementerian Kehutanan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan"
3 Soepijanto, Bambang, "Terobosan Atasi Sulitnya Mantapkan Kawasan Hutan"
4 Pemerintah Provinsi Papua, "Sumber Daya Alam Provinsi Papua" Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2010
5 Supriyadi, Herman, "Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat" 6 (6): 2-13, 2008
6 Direktorat Pengukuhan Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan, "Statistik Bidang Planologi Tahun 2012"
7 Sekretariat Keadilan, "Returnees from Papua New Guinea to Irian Jaya" (3) : 1999
8 Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, "Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030" Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan-Kementerian Kehutanan 8-20, 2011
9 Kementerian Kehutanan, "Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan"
10 Kementerian Kehutanan, "Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Non Pertambangan"
1 강영순, "인도네시아 환경정치에 대한 연구: 열대림을 중심으로" 한국아시아학회 17 (17): 1-44, 2014
2 Kementerian Kehutanan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan"
3 Soepijanto, Bambang, "Terobosan Atasi Sulitnya Mantapkan Kawasan Hutan"
4 Pemerintah Provinsi Papua, "Sumber Daya Alam Provinsi Papua" Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2010
5 Supriyadi, Herman, "Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat" 6 (6): 2-13, 2008
6 Direktorat Pengukuhan Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan, "Statistik Bidang Planologi Tahun 2012"
7 Sekretariat Keadilan, "Returnees from Papua New Guinea to Irian Jaya" (3) : 1999
8 Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, "Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030" Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan-Kementerian Kehutanan 8-20, 2011
9 Kementerian Kehutanan, "Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan"
10 Kementerian Kehutanan, "Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Non Pertambangan"
11 Kementerian Kehutanan, "Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Non Pertambangan"
12 Badan Pusat Statistik Papua, "Perkembangan Ekspor Dan Impor Provinsi Papua Bulan Agustus 2015"
13 Forest Peoples Programme, "Papua dan Papua Barat: REDD+ dan ancaman terhadap masyarakat adat"
14 Purwanto, Wawan H., "Papua 100 Tahun ke Depan" CMB Press 2010
15 Koentjaraningrat, "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (ke-20)" Djambatan 2004
16 Flassy, Angela, "Luka Papua: HIV, Otonomi Khusus, dan Perang Suku" Spasi & VHR Book 2008
17 Badan Pusat Statistik, "Luas Kawasan Hutan dan Perairan” Menurut Provinsi (ribu ha)"
18 Pusat Hubungan Masyarakat Kementrian Kehutanan, "Kehutanan Indonesia" Kementerian Kehutanan 1-3, 2011
19 F. H. Runaweri,, "Kebutuhan Penelitian Kehutanan (Research Needs) di Tanah Papua" Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat 2013
20 Sekretariat Kabinet RI, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut" Deputi Bidang Perekonomian
21 Sekretariat Kabinet RI, "Inpres Nomor 8 Tahun 2015"
22 Center for Public Relations the Ministry of Forestry, "Indonesian Forestry Development: Sustainable Forest for the Prosperous Justice Society"
23 Hendryo, Bambang, "Hutan Indonesia Paru-paru Dunia" Verbum 2013
24 Carolyn Marr, "Eksploitasi sumber daya alam di Papua selama 22 tahun dengan pendekatan dari atas ke bawah"
25 Sekretariat Keadilan, "Dampak Kehadiran Aparat Keamanan bagi Situasi Kemasyarakatan dan HAM di Wilayah Pegunungan Bintang Tahun 1998- awal 1999" (5) : 1999
26 Kementerian Kehutanan, "Daftar penolakan permohonan IUPHHK-HTI di Kawasan PIPIB s/d Bulan September 2014"
27 Kementerian Kehutanan, "Daftar Penundaan Permohonan IUPHHK-HA Baru pada Areal PIPPIB sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode Bulan Mei 2011 sampai dengan Bulan September 2014"
28 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, "Daftar Industri Primer Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)Berdasarkan Jatah Produksi Tahunan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2012" Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat
29 Jarvie, James, "Conflict Timber: Dimensions of the Problem in Asia and Africa. Vol. II" ARD 22-77, 2003
30 Badan Pusat Statistik Papua, "Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No.43/10/94/Th. XVII"
31 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, "Banyaknya Usaha Sektor Pertambangan dan Penggalian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2010" Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat
32 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, "Banyaknya Industri Kecil Kimia, Agro, dan Hasil Hutan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2010" Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat
33 Pemerintah Provinsi Papua, "Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup" Jayapura 2012
34 Sekretariat Keadilan, "Aspirasi Merdeka Masyarakat Tanah Papua dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indoensia" (6) : 2000